Pengamat: BNPT Kecolongan Aksi Bom Bunuh Diri Agus Sujatno

Jakarta, CNN Indonesia —

Pengamat terorisme Al Chaidar menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah kecolongan atas aksi eks napiter, Agus Sujatno yang meledakkan diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu (7/12).

Menurut Chaidar, pihak yang kecolongan atas insiden bom bunuh diri itu adalah BNPT, bukan kepolisian. Menurutnya, BNPT mestinya mengawasi kegiatan Agus selaku eks napiter berstatus merah.

“Itu tugas BNPT, bukan polisi. Yang kecolongan adalah BNPT, bukan polisi,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Sebagai eks napiter, Agus Sujatno mestinya masih dalam pengawasan BNPT. Kewenangan itu telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Merujuk pada UU tersebut, terang Chaidar, BNPT bertanggung jawab untuk melakukan program deradikalisasi terhadap para narapidana terorisme agar setia kembali kepada NKRI.

Tugas itu berbeda dengan Densus atau kepolisian yang mengawasi dan menangkap jejaring teroris.

“BNPT itu memproses teroris yang sudah ditangkap untuk dilakukan deradikalisasi, kalau tidak mampu, harus dipantau. Itu adalah tugas BNPT. Nggak bisa dilimpahkan kepada polisi,” katanya.

Oleh karena itu, aksi Agus di Polsek Astana Anyar disinyalir karena kecerobohan BNPT yang tidak berkoordinasi dengan kepolisian. Terlebih, status pelaku disebut masih merah alias berbahaya.

Chaidar melayangkan kritik keras atas kecerobohan BNPT. Dia bilang, jika BNPT masih meminta bantuan kepolisian, mestinya wewenang BNPT dalam UU terorisme direvisi, atau lembaga tersebut bisa dibubarkan, dan kewenangannya dikembalikan ke kepolisian.

“Karena ya berdasarkan UU tersebutlah jelas di situ ada pembagian tugas yang jelas, antara polisi dan BNPT,” katanya.

Agus merupakan eks napiter yang pernah ditangkap karena kasus peledakan bom di Cicendo, Kota Bandung pada 2017. Ia divonis empat tahun dan bebas pada 2021.

Sementara, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar membantah institusinya kecolongan terkait serangan bom tersebut.

“Istilah kecolongan itu tidak pas, jadi kalau peristiwa seperti itu bukan kecolongan. Kalau kecolongan itu mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya tanpa izin, itu nyolong,” kata Boy, Rabu (7/12).

Boy lalu menerangkan kasus terorisme selalu mencari kesempatan. Dia mengingatkan semua pihak untuk waspada.

“Kalau seperti ini, pelaku kejahatan selalu mencari kesempatan, jadi dia cari celah-celah kapan, jamnya. Bisa jadi ketika semua sedang tertidur, kita tidak ada di tempat, tapi dilihat ada simbol-simbol yang layak untuk diserang dia lakukan itu,” ucapnya.

Ia juga mengakui bahwa tak semua proyek deradikalisasi bisa mudah diterima oleh para napiter. Di Lapas Nusakambangan, beberapa napiter masih harus ditempatkan di sel dengan keamanan khusus.

Boy menyebut mengubah ideologi seseorang tidak mudah. Bahkan, para penganutnya bisa mempelajari cara meninggal dunia dengan cara ilegal seperti aksi bom bunuh diri.

Dia pun meminta peran serta masyarakat dalam hal itu, terutama keluarga agar tak mudah mengikuti ideologi ekstremis.

“Dia memang ingin mati. Inilah berbahayanya ideologi terorisme yang merupakan extraordinary crime yang mempengaruhi karakter watak orang, sehingga menjadi irasional,” kata Boy.

Sementara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan keresahannya soal opini yang berkembang di masyarakat terkait penanganan aparat kepolisian dalam mengatasi terorisme.

Mahfud meminta pengertian masyarakat agar tak mudah beropini dan menuding aparat bertindak sewenang-wenang jika mengungkap terduga pelaku teroris.

Dia kesal sebab aparat atau pemerintah kerap dituding kecolongan jika aksi terorisme sudah terjadi.

“Karena kadang kala ketika kita melakukan tindakan tegas lalu dibilang mengada-ada, mengkriminalisasi, tapi kalau sudah terjadi lalu dibilang kok lalai,” ucap Mahfud di Bandung, Rabu (7/12).

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]