MASALAH radikalisme dan terorisme sejarinya adalah masalah global. Karena itu butuh peran serta semua masyarakat untuk meredam aksi tersebut. Untuk itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol.Boy Rafli Amar mengapresiasi tingginya semangat pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) lewat aksi-aksi yang relevan.
“Dapat kita lihat bersama, bahwa pada tahun kedua pelaksanaan RAN PE, hal yang paling menonjol adalah tingginya semangat pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RAN PE lewat aksi-aksi yang relevan sesuai dengan kepentingan, kekhasan dan potensi mereka,” jelas Boy.
Ia berharap, agar semangat kolaborasi terus dipelihara hingga ke tingkat akar rumput demi penguatan pelaksanaan RAN PE dan menghasilkan manfaat dengan cakupan yang lebih luas. “Kita perlu meningkatkan inisiasi dan kolaborasi yang baik tersebut, sehingga daerah-daerah lain dapat pula melakukan langkah yang sama sehingga dapat memperkuat pelaksanaan RAN PE hingga ke tingkat akar rumput serta dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.”
Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Nisan Setiadi selaku Ketua Pokja Pilar I Sekber RAN PE memaparkan tentang capaian kegiatan 2022 yang telah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk pengumpulan data dalam survei nasional potensi radikalisme yang dilakukan BNPT bersama TNI dan Polri di daerah, serta melakukan riset survei indeks risiko terorisme melalui FKPT 34 Propinsi yang dilakukan BNPT di 227 kabupaten/kota.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam sekaligus Ketua Pokja Pilar III Sekber RAN PE, Rina Soemarno menjelaskan bahwa kepentingan masyarakat di tingkat nasional turut menjadi fokus aksinya.
“Guna menguatkan kemitraan di tingkat nasional, kami telah menyelenggarakan pertemuan membahas pembentukan Forum Kemitraan Nasional (FKN) antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat.”
Sebagai informasi, sejumlah daerah telah memiliki regulasi atau kebijakan implementasi rencana aksi di daerah. Beberapa di antaranya, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Surakarta. (RO/A-1)