MABES Polri melalui Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror tengah menggalang sinergisitas dengan banyak pemangku kepentingan dalam upaya memuluskan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan terorisme, yang menjadi implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021.
Terkait dengan upaya itu, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bekerja sama dengan Yayasan Gema Salam, organisasi eks napi terorisme yang sudah kembali kepangkuan NKRI, menggelar focus group discussion (FGD) di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (29/10). Langkah itu sebagai upaya merumuskan, agar rencana aksi untuk program deradikalisasi bisa diimplementasikan lebih optimal dan membawa manfaat maksimal.
“Dengan sinergitas baik secara konseptual maupun operasional,akan membuat praktik di lapangan berjalan secara berkelanjutan dan sesuai kesepakatan bersama,” ujar Komisaris Besar Kurnia Wijaya, salah satu pimpinan Densus 88.
Selain Kurnia yang menjadi keynote speaker, ikut memberi warna pemikiran dalam FGD adalah Kombes Didik Novi Rahmanto dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Kesbangpol Provinsi Jateng Haerudin, akademisi dan pengelola Lembaga 111 Amir Mahmud Center, Amir Mahmud, serta manager Blibli Samsul Arif.
Kesimpulan FGD, bahwa untuk program deradikalisme memerlukan langkah komprehensif dari pemangku kepentingan, sehigga upaya membantu para eks napiter dapat dan mampu mandiri secara ekonomi, sosial melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang bersifat mendidik.
Tanpa itu, menurut, Amir Mahmud, program deradikalisasi masih perlu jalan panjang. Sebab para eks napiter dicermati belum mampu menjadi agen perubahan. Mereka baru mampu berkutat mengurus diri sendiri atau internal. Sebagian lagi justru perlu pengawasan lebih, karena banyak yang masih berdiri pada dua kaki.
Dengan PP 7/2021, diharapkan implementasi penanggulangan deradikalisasi, bisa efektif untuk proses pencegahan dan penanggulangan, baik secara intelektual, sosial dan budaya. Artinya, eks napiter yang masih mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah, dapat bangkit secara baik di tengah masyarakat.
Dikhawatirkan, jika tidak ada perhatian khusus, mereka bisa saja kembali kepada kelompok ekstrimis dan berpotensi kembali menjalankan aksi terorisme.
“Jangan biarkan mereka yang sudah selesai menjalani proses hukum, balik lagi, sehingga memperoleh gelar magister of teroris,” ujar Kurnia, bernada kelakar.
Karena itu para eks napiter agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial, diberikan program pemberdayaan ekonomi.
Dibantu Blibli
Untuk itu, Blibli, sebuah perusahaan perbelanjaan daring, siap membantu untuk kebangkitan eks napiter dalam berekonomi.
Manager Bli Bli Jateng, Samsul Arif mengatakan, pihaknya siap memberikan pendampingan dan pelatihan, hingga eks napiter bisa lebih berdaya, dan mampu memulai bisnis untuk kesejahteraan keluarga.
Sementara Kepala Kesbangpol Provinsi Jateng Haerudin menegaskan,
untuk membantu kelancaran program deradikalisasi, Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan Pergub, dan bahkan sudah hampir selesai, sehingga rencana aksi dari Densus 88 Antri Teror dan jiga BNPT bisa berjalan baik di lapangan.
“Kami siap menjalin komunikasi antar-stakeholder. Bahkan sudah ada Pokja yang melibatkan banyak OPD, untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan. Dengan sinergisitas antar stakeholder, maka kegiatan pencegahan faham radikal dan ekstrimisme, dengan cara membantu para eks napiter untuk mencapai kemandirian ekonomi dan sosial, akan mampu berjalan,” kata Haerudin.
Berdasarkan kuantitas, eks napiter yang berada di Propinsi Jawa Tengah adalah berjumlah 231 orang. Dari jumlah itu 136 orang berdomisili di wilayah Solo Raya.
Saat ini berdasarkan klasifikasi tingkat radikal eks napiter yang punya kategori merah atau belum ikrar setia kepada NKRI sebanyak 44 orang. Sementara eks napiter kategori hijau atau telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI sebanyak 92 orang. (N-2)