Kapolri sebut Perpol soal jabatan Polri bukan lawan putusan MK
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Ini bukan dimaksud untuk melawan putusan MK. Namun, bagian dari itikad baik Polri untuk mengisi kekuatan hukum dan menghormati dan melaksanakan putusan…
Lilin Nusantara: PP bentuk dukungan pemerintah untuk Perpol 10/2025
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Dengan rencana menerbitkan PP, pemerintah memberikan kerangka hukum yang lebih tinggi yang dapat menjamin kepastian hukum dalam isu-isu yang berkaitan dengan penugasan…
Kapolri: Perpol Polisi Bisa di 17 Kementerian untuk Hormati Putusan MK
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta, CNN Indonesia — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan…
Jimly sebut Perpol No. 10/2025 dapat diuji materi di Mahkamah Agung
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 dapat diuji materi ke…
Kapolri Buka Suara soal Perpol Polisi Bisa Isi 17 Kementerian-Lembaga
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Jakarta, CNN Indonesia — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara soal penerbitan Peraturan Polri (Perpol) terkait penempatan anggota aktif di jabatan…
Kapolri Listyo Sigit Teken Perpol 102025 Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil tanpa Pensiun Dini
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Kapolri Listyo Sigit Prabowo(Antara) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang…
Mahfud MD Perpol 102025 Langgar Putusan MK dan Konstitusi
RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR) Kapolri Listyo Sigit Prabowo(Antara) Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menilai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol)…