Legislator: Karhutla jangan ubah status sebagai paru-paru dunia

Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung berhenti hingga pertengahan Oktober 2026 ini jangan sampai mengubah pandangan dunia terhadap hutan di Indonesia dari status ‘Paru-paru Dunia’ jadi ‘Perusak Paru-paru’.

“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa orang orang tua kehilangan anaknya dan seorang anak kehilangan ayah,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kebakaran hutan dan lahan ini juga membuat tanaman dan satwa langka juga musnah akibat kejadian berulang ini.

“Mau sampai kapan kita seperti ini,” kata dia menegaskan

Ia merespons kejadian duka empat anak bangsa harus meregang nyawa, saat memadamkan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Kamis (15/10).

Sementara itu, dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif akibat Karhutla yang melanda TNBTS yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Karhutla juga masih terus terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera dan matahari tak lagi bersinar cerah di kawasan itu sejak asap menyesakkan dada.

Ia memandang, diksi ‘Terorisme Ekologi’ yang disampaikan Presiden Prabowo pada rapat terbatas tanggal 16 September 2026, juga sudah tepat.

“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia.

Ia menambahkan saat ini tetangga Negeri Jiran Malaysia sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan dampaknya.

Alex menyarankan Presiden Prabowo untuk membuka data perusahaan yang teridentifikasi, terkait dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca juga: DPR usul sekolah berpenyaring udara jadi tempat berlindung dari asap karhutla

Baca juga: Anggota DPR minta perkuat layanan kesehatan balita saat karhutla

Ia menyebutkan Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal luar negeri terkait karhutla di Indonesia.

“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” tegas Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini.

Catatan BMKG, karhutla tahun 2026 ini telah terjadi sejak Januari hingga Juni 2026 yang ditandai dengan peningkatan titik panas (hotspot) dan luasan lahan yang terbakar mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.

Pada Juli 2026, titik api mulai meluas di berbagai daerah seperti Papua (sejak Juli) dan wilayah Pulau Sumatra serta Kalimantan.

Bulan Agustus 2026 jadi puncak krisis karhutla nasional dengan lonjakan luas area yang terbakar secara drastis hingga ratusan ribu hektare di berbagai provinsi prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua Selatan.

“Karhutla ini memerlukan penanganan dengan bantuan kecanggihan teknologi,” kata dia.

Alex mencatat karhutla telah menyebabkan korban luka mencapai 324 orang kategori luka berat dan 23 orang luka ringan. Mayoritas berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi ini juga telah menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada 277.075 kasus ISPA kumulatif sebagaimana direkapitulasi oleh Kementerian Kesehatan di 63 kabupaten/kota dari tujuh provinsi terdampak (per 12 Oktober 2026) dengan 62.400 kasus 22,5 persen menimpa anak usia 0-5 tahun atau balita.

Asap juga berdampak pada kualitas udara yang buruk, gangguan penerbangan di beberapa wilayah, penutupan sekolah di daerah terdampak seperti Papua dan Timor Leste serta puluhan ribu hektare lahan terbakar.

“Kami, sebagai wakil rakyat berduka yang sedalam-dalamnya pada semua keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA,” kata dia mengungkapkan.

“Kami mendesak Presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu,” kata dia.

Baca juga: Hetifah harap BNPB dengan pimpinan baru perkuat penanganan karhutla

Baca juga: Karhutla di enam provinsi, pemerintah kerahkan 60 ribu personel

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.