RadicalismStudies.org | Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikasilisasi (PAKAR)
ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Kamis (27/8) menyebut Indonesia bertekad mempertahankan posisi keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Anti Pencucian Uang pada tahun 2029. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan tiga dokumen National Risk Assessment (NRA) atau Penilaian Risiko Nasional yang meliputi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). (Setyanka Harviana Putri/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Artikel ini telah dimuat di www.antaranews.com dengan Judul “Indonesia pertahankan keanggotaan FATF lewat penilaian risiko nasional – ANTARA News” pada 2026-08-27 17:45:00