Wamenkopolkam: Indonesia memasuki tahun keempat zero attact terorisme

Mari kita terus jaga kewaspadaan nasional terhadap aksi terorisme

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus mengatakan Indonesia memasuki tahun keempat “zero attact” aksi terorisme.

Lodewijk pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kewaspadaan nasional sehingga zero attact atau kondisi nihil terjadi aksi serangan teror kekerasan di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu dapat terus dipertahankan.

“Mari kita terus jaga kewaspadaan nasional terhadap aksi terorisme. Alhamdulillah, zero attack ini sudah masuk tahun keempat. Ini yang terus kita jaga,” katanya dalam acara Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk Para Korban Terorisme Tahun 2026 di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wamenko Polkam: RAN PE Fase II perkuat perlindungan korban terorisme

Ia mengatakan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Antiteror Polri bersama masyarakat bekerja sama mencegah terjadinya serangan terorisme.

Aksi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, kata dia, bukan hanya kejahatan terhadap orang, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang merobek rasa aman masyarakat.

“Kita tidak ingin ada lagi korban-korban akibat tidak pidana terorisme ini. BNPT, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, maupun aparat penegak hukum yang lain, tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan masyarakat agar, apa yang saya katakan tadi, aksi terorisme ini perlu kita tekan untuk tetap zero attack,” ujarnya.

Sementara itu Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menambahkan, 4 tahun Indonesia terhindar dari kejadian terorisme tersebut berkat sinergi dan kolaborasi semua pihak. Mulai dari unsur intelijen, dan aparat penegak hukum.

Dia mengungkapkan, selama empat tahun terakhir terjadi 28 rencana serangan teror di Indonesia namun dapat dicegah aparat.

Baca juga: BNPT: Keberhasilan deradikalisasi diukur dari reintegrasi sosial

“Ini berkat sinergi dan kolaborasi unsur intelijen dan aparat penegak hukum karena selama empat tahun ini kurang lebih ada 28 rencana serangan teror yang dapat dicegah,” ungkap Eddy.

Pencegahan ini, kata dia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana disebut perbuatan persiapan (aksi terorisme) sudah termasuk dalam ranah hukum pidana.

Berdasarkan pedoman undang-undang tersebut sehingga dapat dilakukan mitigasi sedari awal.

“Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan persiapan sudah masuk ranah hukum pidana, sehingga dari awal sudah dapat kita lakukan mitigasi,” ujar Eddy.

Baca juga: BNPT: RAN PE Fase Kedua tekankan pencegahan radikalisme sejak dini

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.