BNPT tingkatkan kesiapsiagaan pengamanan pembangkit listrik di Kepri

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan kesiapsiagaan pengamanan pembangkit listrik di Kepulauan Riau guna melindungi masyarakat dari gangguan layanan energi.

Dalam kegiatan Sosialisasi dan Asesmen Sistem Pengamanan dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa (23/6), Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan pembangkit listrik merupakan infrastruktur strategis yang menopang aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional.

“Oleh karena itu, sistem pengamanannya perlu terus diperkuat secara menyeluruh,” ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan PLN Indonesia Power mengelola Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) harus disikapi secara serius.

Baca juga: BNPT berencana tempatkan antidrone di sekitar objek vital strategis

Dia menegaskan fokus utama BNPT mendorong penguatan objek vital strategis untuk memitigasi risiko pada personel atau sumber daya manusia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.

Adapun BNPT terus memperkuat kesiapsiagaan nasional melalui pengamanan objek vital strategis (obvitnas), salah satunya sektor ketenagalistrikan.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan layanan energi bagi masyarakat tetap berjalan aman dan tidak terganggu oleh berbagai potensi ancaman, termasuk tindak pidana terorisme

Kepala BNPT menjelaskan penguatan pengamanan tidak hanya menyasar sarana dan prasarana, tetapi juga aspek sumber daya manusia melalui evaluasi dan peningkatan kesiapsiagaan personel secara berkala.

Baca juga: BNPT apresiasi pengelola objek vital dengan standar minimum pengamanan

Dia mencontohkan pekerja yang bertugas di bagian turbin, satu tim berisi delapan orang maka seluruhnya wajib menjalani asesmen berkala minimal enam bulan sekali.

“Evaluasi ini mencakup aspek mental dan psikologis untuk memastikan sterilisasi dan keamanan hulu ke hilir,” tuturnya.

Eddy mengingatkan ancaman terhadap objek vital strategis terus berkembang, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan ruang digital.

Oleh karena itu, kata dia, pendekatan pencegahan melalui deteksi dini, peningkatan kewaspadaan, dan penguatan budaya keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Dukungan terhadap langkah preventif tersebut juga disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura.

Menurutnya, penguatan sistem pencegahan merupakan investasi penting untuk menciptakan rasa aman dan mendukung pembangunan daerah.

Dia pun sangat menyambut baik langkah BNPT dalam memperkuat fondasi sistem pencegahan yang komprehensif.

“Pendekatan yang mengedepankan deteksi dini, peningkatan kewaspadaan, serta penguatan ketahanan masyarakat, menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung keberlangsungan pembangunan nasional,” tutur Nyanyang.

Ia menekankan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan dan program kerja penanggulangan terorisme di daerah.

Sementara itu, Vice President Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) PLN Indonesia Power Head Office Heri Kurniawan menyampaikan kegiatan asesmen menjadi momentum penting untuk meningkatkan standar keamanan dan kesiapsiagaan di lingkungan pembangkit.

Melalui kehadiran BNPT, sambung dia, dapat dilakukan asesmen, memotret kondisi riil di lapangan, serta memetakan aspek mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan agar ke depan menjadi lebih baik.

“Kami berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk memperkuat keamanan, meningkatkan kompetensi personel, mempererat sinergi dengan BNPT serta pemerintah setempat, sekaligus mendorong peningkatan level kesiapsiagaan nasional di unit pembangkit di masa mendatang,” ungkap Heri.

Baca juga: BNPT: Objek vital strategis kini dijadikan target serangan terorisme

PT PLN Indonesia Power telah menjadi mitra strategis BNPT sejak tahun 2022 dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya melalui pembangunan kesiapsiagaan nasional pada sektor perlindungan sarana dan prasarana.

Hingga saat ini, lebih dari 26 unit PLN Indonesia Power telah menjalani Asesmen Standar Minimum Pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Penguatan pengamanan objek vital strategis diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan infrastruktur nasional, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan produktif.

Baca juga: BNPT serahkan sertifikat penerapan pedoman perlindungan 16 objek vital

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.