Wakapolri tekankan strategi khusus hadapi perubahan ancaman terorisme

Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menekankan pentingnya strategi khusus dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme saat ini telah mengalami perubahan mendasar, yakni dari pola terstruktur menuju jejaring digital.

“Kita sedang menghadapi perubahan besar. Ancaman tidak lagi selalu hadir dalam bentuk organisasi besar yang mudah dipetakan, tetapi berkembang melalui ruang digital, simpatisan lepas, hingga jejaring yang dibentuk oleh algoritma. Oleh karena itu, strategi kita juga harus berubah,” kata Dedi dikutip dari keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa ekstremisme modern kini semakin terfragmentasi dan bergerak melalui individu atau kelompok kecil tanpa struktur formal.

Selain itu, ekstremisme saat ini bersifat glocal, yakni arus informasi global dapat dengan cepat memengaruhi dinamika sosial lokal melalui media digital.

“Ancaman tidak lagi bisa dipahami secara terpisah antara dimensi global dan lokal. Arus informasi bergerak cepat dan dapat memengaruhi lingkungan sosial dalam waktu singkat,” katanya.

Ia pun menyoroti meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap paparan ekstremisme dan normalisasi kekerasan di ruang digital.

Berdasarkan data Densus 88 Antiteror Polri per 19 Mei 2026, tercatat sebanyak 115 anak tergabung dalam True Crime Community (TCC) dan 132 anak terpapar radikalisme di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, angka tersebut harus dipahami sebagai fenomena gunung es sehingga pencegahan perlu dilakukan sejak awal sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

Oleh karena itu, ia mengarahkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk menggunakan pendekatan ekologi berlapis yang mengintegrasikan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, dan ruang digital sebagai sistem perlindungan bersama.

Konsep tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekosistem “Rumah Aman Menuju Sekolah Aman” yang mana di dalamnya Polri berperan sebagai penghubung koordinasi lintas pihak dalam mendeteksi serta mencegah potensi risiko sejak awal.

Selain itu, ia juga menekankan kolaborasi aktif dan berkelanjutan antara aparat keamanan, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh agama, komunitas, akademisi, platform digital, hingga masyarakat sipil.

“Ancaman ekstremisme tidak dapat diputus oleh satu institusi. Ia harus dihadapi melalui sinergi utuh antara Polri, kementerian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keamanan masa depan dibangun melalui kolaborasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol. Sentot Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat strategi penanggulangan yang lebih adaptif dengan mengedepankan deteksi dini, asesmen risiko, dan penguatan ketahanan generasi muda, seiring perubahan pola ancaman pada era digital.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.